Susunan Kabinet SBY (2009-2014) : Kabinet Baru, Kabinet Pesanan AS-Pemerintah Baru, "Bencana Baru"

Bulan lalu di Istana Negara, di dampingi Wapres Boediono, dan kedua Juru Bicara Kepresidenan, Presiden SBY mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu jilid kedua. Berikut susunannya :

MENTERI KOORDINATOR

1. Menko Politik Hukum dan Keamanan : Marsekal (Purn) Djoko Suyanto
2. Menko Perekonomian : Hatta Rajasa
3. Menko Kesra : R Agung Laksono
4. Sekretaris Negara : Sudi Silalahi

MENTERI DEPARTEMEN

1. Menteri Dalam Negeri : Gamawan Fauzi
2. Menteri Luar Negeri : Marty Natalegawa
3. Menteri Pertahanan : Purnomo Yusgiantoro
4. Menteri Hukum dan HAM : Patrialis Akbar
5. Menteri Keuangan : Sri Mulyani
6. Menteri ESDM: Darwin Saleh
7. Menteri Perindustrian : MS Hidayat
8. Menteri Perdagangan : Mari E. Pangestu
9. Menteri Pertanian : Suswono
10. Menteri Kehutanan : Zulkifli Hasan
11. Menteri Perhubungan : Freddy Numberi
12. Menteri Kelautan dan Perikanan : Fadel Muhammad
13. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Muhaimin Iskandar
14. Menteri Pekerjaan Umum : Djoko Kirmanto
15. Menteri Kesehatan : Endang Rahayu Sedyaningsih
16. Menteri Pendidikan Nasional : Mohammad Nuh
17. Menteri Sosial : Salim Segaf Al Jufri
18. Menteri Agama : Suryadharma Ali
19. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata : Jero Wacik
20. Menteri Komunikasi dan Informatika : Tifatul Sembiring

MENTERI NEGARA

1. Menteri Riset dan Teknologi : Suharna Suryapranata
2. Menteri Koperasi dan UKM : Syarifudin Hasan
3. Menteri Lingkungan Hidup : Gusti Muhammad Hatta
4. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Linda Amalia Sari Gumelar
5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara : E.E Mangindaan
6. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal : Ahmad Helmy Faishal Zaini
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas : Armida Alisjahbana
8. Menteri BUMN : Mustafa Abubakar
9. Menteri Pemuda dan Olahraga : Andi Alfian Mallarangeng
10. Menteri Perumahan Rakyat : Suharso Manoarfa

PEJABAT SETINGKAT MENTERI

1. Kepala BIN: Jenderal (Purn) Sutanto
2. Kepala BKPM: Gita Wirjawan
3. Ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan: Kuntoro

Namun penetapan nama-nama tersebut, sesungguhnya bukanlah sim-salabim atau langsung muncul begitu saja. SBY dalam penyusunan menteri kabinet, didampingi oleh wapres Boediono dan Sudi Silalahi. Boediono yang merupakan orang neoliberal, yang ketika menjabat Gubernur BI telah mengucurkan dana Rp. 6,7 Triliun untuk Bank Century, tanpa sepengetahuan Presiden, yang diduga kuat untuk membiayai kegiatan partai politik tertentu (www.republika.co.id).

Sedangkan Sudi Silalahi yang pada tanggal 20 Januari 2005 (mengatasnamakan jabatan Seskab), telah mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri untuk merespons dan menerima presentasi dari manajemen PT Sun Hoo Engineering tentang rencana pembangunan gedung KBRI di Seoul, Korea Selatan. Surat ini kemudian disusul dengan surat kedua pada tanggal 21 Februari 2005, dengan isi yang sama, namun diperkuat dengan permintaan untuk ‘menindaklanjuti’ yang diberi penekanan dengan huruf miring. Surat ini juga melampirkan 4 berkas proposal dan dua maket. Surat-surat ini kemudian bocor ke tangan wartawan, dan dimuat di berbagai surat kabar setahun kemudian. Banyak pihak, antara lain mantan presiden RI Abdurrahman Wahid, koordinator ICW Teten Masduki serta kalangan anggota DPR menganggap apa yang dilakukan Sudi ini di luar batas-batas kepatutan sebagai pejabat negara. Untuk meredam kasus ini, Sudi melaporkan anak buahnya, Aziz Ahmadi, sebagai orang yang dianggap telah memalsukan surat-surat tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, Aziz diberitakan pula telah mengaku menerima imbalan atas keluarnya surat tersebut. (www.wikipedia.org)

Bersama Boediono dan Sudi Silalahi, SBY juga didampingi oleh Rizal Malarangeng dalam penyusunan kabinet. Direktur Freedom Institute ini juga merupakan tokoh liberal.

Nama-nama menteri diatas khususnya dibidang ekonomi, diisi oleh “Trio Srikandi Kapitalis”. Yaitu Sri Mulyani yang merupakan orang dekat dari IMF, Armida Alisjahbana yang merupakan orang dekat dari Word Bank dan AusAID, Mari Elka Pangestu (wanita keturunan Tionghoa yang memiliki nama asli Hanzi) merupakan aktifis CSIS. Tidak menutup kemungkinan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan mereka kelak syarat dengan pesanan dari negara-negara Kapitalis. Seperti hutang kepada IMF yang mana Indonesia harus menarik subsidi barang kebutuhan pokok masyarakat baik itu BBM, listrik, telepon, dll. Meskipun akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan BLT, namun hal ini tidak menjadikan kondisi normal, melainkan justru akan semakin mempersulit rakyat menengah kebawah. Untuk tahun 2009 ini saja, pemerintah Indonesia telah membayar hutang luar negeri sebesar Rp. 127,607 Triliun. Dimana pembayaran ini adalah pembayaran terbesar sejak tahun 2004. Namun kita jangan berbangga terlebih dahulu bahwa Indonesia bisa membayar hutang sebesar itu, karena dana yang dipergunakan untuk membayar hutang tersebut juga berasal dari dana hutang (Kompas, 9 Oktober 2009).

Selain itu masih adalagi nama menteri yang dekat dengan AS, yaitu Endang Rahayu Sedyaningsih. Wanita lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1979, dan memperoleh gelar master dan dokter dari Harvard School of Public Health, Boston, masing-masing tahun 1992 dan 1997 ini secara mendadak menggantikan calon sebelumnya yaitu Nila A Moeloek. Endang Rahayu Sedyaningsih ini tidak pernah muncul sejak proses wawancara dilakukan Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono di Puri Cikeas, Bogor. Ia juga tidak tampak hadir di RSPAD Gatot Subroto untuk melakukan pemeriksaan kesehatan yang disyaratkan dalam proses seleksi menteri tersebut (www.kompas.com). Ternyata Endang Rahayu Sedyaningsih ini merupakan orang terdekat dengan Namru-2 sebuah laboratorium peneliti milik angkatan laut AS. Endang Rahayu yang pernah membawa virus ke luar negeri ini secara jelas-jelas akan melanjutkan kerja samanya dengan Namru-2. Sebelumnya Siti Fadilah Supari mempermasalahkan kerja sama dengan Namru-2. Bahkan para peneliti di Namru-2 memiliki kekebalan hukum, yang ini sesungguhnya hanya bisa dimiliki oleh seorang Duta Besar saja.

Sementara itu, Tifatul Sembiring sengaja diposisikan sebagai Meneginfo. Presiden PKS ini memang bukan antek AS, Namun pemasangan Tifatul Sembiring di posisi tersebut, sesuai dalam salah satu tugasnya pada Badan Informasi Publik (www.depkominfo.go.id) dimaksudkan agar bisa menjelaskan (lebih tepatnya menenangkan) kepada rakyat tentang kebijakan-kebijakan AS di Indonesia. Seperti kebijakan menarik subsidi BBM, menguburkan berita tentang keikutsertaannya kapal Induk George Washington dan kapal perang Australia dalam acara Sail Bunaken 2009 yang kemudian mengambil kesempatan untuk dapat masuk dan mengamati dari dalam pertahanan Indonesia dan mengamati China lebih dekat karena AS sedang bersitegang dengan China yang mengembangkan senjata nuklir (secret operation-Metro TV 21 Oktober 2009). AS melalui mitranya Australia sudah jauh-jauh hari mendekati salah satu partai Islam terbesar di Indonesia ini. Yaitu dengan adanya pertemuan antara PKS dan ALP Partai Buruh Australia yang merupakan partai yang berkuasa di Australia pada tanggal 21 mei 2008. Bahkan dikatakan oleh perdana menteri Australia Kevin Rudd bahwa PKS dan ALP sudah dua tahun bekerjasama (www.pk-sejahtera.org).

Inilah yang dilakukan oleh AS dan negara-negara Kapitalis, dengan menggunakan politik belah bambu ala Rand Corporation. Dimana ummat Islam di Indonesia yang merupakan ummat Islam terbesar di dunia, sebelumnya dibagi menjadi 4 kelompok kecendrungan dan sikap politik mereka terhadap Barat dan nilai-nilai Demokrasi :

• Pertama : Kelompok Fundamentalis

Menolak nilai-nilai demokrasi dan kebudayaan Barat kontemporer. Mereka menginginkan sebuah negara otoriter yang puritan yang akan dapat menerapkan Hukum Islam yang ekstrem dan moralitas. Mereka bersedia memakai penemuan dan teknologi modern untuk mencapai tujuan mereka.

• Kedua : Kelompok Tradisionalis

Ingin suatu masyarakat yang konservatif. Mereka mencurigai modernitas, inovasi, dan perubahan.

• Ketiga : Kelompok Modernis

Ingin Dunia Islam menjadi bagian modernitas global. Mereka ingin memodernkan dan mereformasi Islam dan menyesuaikannya dengan zaman.

• Keempat : Kelompok Sekularis

Ingin Dunia Islam untuk dapat menerima pemisahan antara agama dan negara dengan cara seperti yang dilakukan negara-negara demokrasi industri Barat, dengan agama dibatasi pada lingkup pribadi.

Setelah mereka (ummat Islam) dibagi berdasarkan kecendrungan dan sikap politik mereka terhadap Barat dan nilai-nilai Demokrasi, kemudian mereka melakukan pecah belah, seperti :

• Pertama, Support the modernists first (mendukung kelompok Modernis)
• Kedua, Support the traditionalists against the fundamentalists: Mendukung kaum tradisionalis dalam menentang kaum fundamentalis.
• Ketiga, Confront and oppose the fundamentalists: Mengkonfrontir dan menentang kaum fundamentalis.
• Keempat, Secara selektif mendukung kaum sekuler.

AS dan negara-negara kapitalis lainnya, mengelompokkan Sri Mulyani, Boediono, dll kedalam kelompok sekuler yang harus di dukung penuh. Sedangkan kepada Tifatul Sembiring, mereka mengelompokkan kedalam kelompok modernis yang harus didekati dan diberi dukungan yang kemudian diharapkan bisa membantu dan mendukung usaha mereka.

Dalam 5 tahun kedepan, akan kita lihat kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, yang sarat dengan kepentingan AS. [Oleh Raden Mas Bejo]